Wawasan Poso — Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai langkah strategis dalam melindungi lahan pertanian serta menjamin kesejahteraan petani di daerahnya.
Upaya ini dilakukan menyusul meningkatnya tekanan alih fungsi lahan akibat ekspansi pembangunan, baik untuk industri maupun infrastruktur. Menurut Erwin, tanpa tata ruang yang terencana dan berpihak pada kepentingan rakyat, petani bisa menjadi korban kebijakan pembangunan yang tidak berkeadilan.
“RTRW bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan arah pembangunan daerah. Kita harus pastikan agar lahan pertanian rakyat tidak tergusur demi kepentingan sesaat,” ujar Erwin Burase saat membuka rapat koordinasi pembahasan RTRW di Aula Kantor Bappelitbangda Parigi Moutong, Jumat (31/10/2025).
Lindungi Lahan Produktif dari Alih Fungsi
Erwin menyebutkan, Pemkab Parigi Moutong saat ini tengah melakukan pemetaan ulang terhadap sejumlah wilayah yang berpotensi menjadi lumbung pangan strategis, khususnya di kecamatan-kecamatan dengan lahan produktif tinggi seperti Torue, Ampibabo, dan Siniu.
Ia menegaskan, pembenahan RTRW akan memastikan agar area tersebut masuk dalam zona perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) sehingga tidak dapat dengan mudah dialihfungsikan untuk kegiatan nonpertanian.
“Kita ingin memberikan kepastian hukum bagi petani. Lahan yang sudah puluhan tahun mereka garap tidak boleh tiba-tiba berubah status karena tekanan investasi. Pemerintah hadir untuk melindungi,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mewajibkan pemerintah daerah menjamin keberlanjutan fungsi lahan pertanian demi ketahanan pangan nasional.
Kolaborasi dengan DPRD dan Kementerian ATR
Dalam proses pembenahan RTRW, Pemkab Parigi Moutong bekerja sama dengan DPRD Kabupaten, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Yusran Lamanda, mengatakan bahwa proses revisi RTRW ini juga melibatkan partisipasi publik melalui konsultasi dengan masyarakat dan organisasi tani.
Baca juga: Erwin Burase Tegaskan Komitmen Pemerintah Dukung Petani Parigi Moutong
“Kami tidak ingin keputusan tata ruang hanya diputuskan dari meja birokrasi. Suara masyarakat, terutama petani, menjadi faktor utama dalam menentukan arah pembangunan wilayah,” kata Yusran.
Ia menambahkan, revisi RTRW juga mencakup pemetaan potensi bencana alam, seperti banjir dan longsor, agar pembangunan infrastruktur di masa depan tidak menimbulkan kerugian ekologis.
Dorong Pertanian Modern dan Ramah Lingkungan
Selain perlindungan lahan, Pemkab Parigi Moutong juga tengah menyiapkan program transformasi pertanian modern. Pemerintah daerah akan memperluas akses petani terhadap teknologi, pupuk, serta alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Kita tidak hanya melindungi lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitasnya. Pemerintah berupaya memastikan petani kita melek teknologi dan mampu bersaing di era digital,” ujar Erwin Burase.
Pemkab juga mendorong penerapan pertanian ramah lingkungan melalui penggunaan pupuk organik dan sistem irigasi hemat air. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian sekaligus menekan biaya produksi petani.
Harapan Petani dan Langkah ke Depan
Ketua Kelompok Tani Sumber Harapan, Ruslan, menyambut baik langkah Pemkab dalam membenahi RTRW. Ia mengaku selama ini petani kerap khawatir terhadap alih fungsi lahan tanpa pemberitahuan.
“Kalau RTRW sudah tegas dan berpihak kepada kami, petani jadi tenang. Kami hanya ingin bisa terus menanam dan hidup dari hasil bumi kami,” ujarnya.
Erwin Burase memastikan bahwa seluruh proses pembenahan tata ruang akan dilakukan secara transparan dan partisipatif. Ia berharap RTRW yang baru dapat menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan, di mana sektor pertanian, lingkungan, dan ekonomi masyarakat berjalan beriringan.
“Parigi Moutong punya potensi besar di bidang pertanian dan kelautan. Tugas kita memastikan pembangunan tidak merusak, tapi memperkuat. Kita ingin daerah ini tumbuh tanpa meninggalkan mereka yang hidup dari tanahnya sendiri,” tutup Erwin Burase.
