Wawasan Poso – Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), H. M. Yusran Lalogau Erwin Burase, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi Pemkab Pangkep dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat fondasi pembangunan ekonomi lokal.
Fokus pada Digitalisasi Pajak Daerah
“Kita harus memastikan setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat tercatat dan digunakan untuk kepentingan publik. Transparansi adalah kunci membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat,” ujar Bupati Erwin, Kamis (16/10).
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah memperkuat digitalisasi sistem pajak daerah, termasuk penerapan aplikasi pembayaran online, sistem monitoring real-time, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya akan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, tetapi juga mempercepat proses administrasi dan pelaporan keuangan daerah.
Dorong Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak
Selain menata sistem, Bupati Erwin juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran Dinas Pendapatan Daerah untuk aktif melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Kita ingin pajak tidak lagi dianggap beban, tetapi sebagai kontribusi nyata untuk pembangunan daerah. Karena tanpa pajak, tidak akan ada jalan yang bagus, layanan kesehatan yang baik, atau fasilitas pendidikan yang memadai,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Pangkep berencana menggelar program jemput bola ke lapangan, terutama di wilayah pulau-pulau, guna membantu masyarakat membayar pajak dengan lebih mudah.
“Saya minta setiap instansi terkait memperkuat koordinasi dan sistem audit internal. Kita ingin semua proses transparan, mulai dari penetapan, penagihan, hingga pelaporan,” tegasnya.
Ia juga berencana menggandeng Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengelolaan pajak daerah.
Baca juga: Gubernur Sulteng dan Dirjen Gakkum ESDM Tinjau Tambang PT Citra Palu Mineral
Sinergi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat
Bupati Erwin menilai, peningkatan PAD melalui pajak daerah tidak bisa hanya mengandalkan kinerja pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi membangun iklim usaha yang sehat dan berkontribusi terhadap pembangunan.
“Kita ingin menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Pemerintah menyediakan kemudahan dan kepastian layanan, sementara masyarakat serta pelaku usaha berkontribusi melalui pajak yang dibayarkan dengan jujur,” ucapnya.
Menuju Tata Kelola Keuangan Daerah yang Modern
Langkah Bupati Erwin sejalan dengan visi Pemkab Pangkep untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, modern, dan berdaya saing.
“Pajak adalah urat nadi pembangunan. Kalau sistemnya transparan dan efisien, maka masyarakat akan semakin percaya dan ikut berpartisipasi,” tutup Bupati Erwin Burase.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Pangkep optimistis mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifikan pada tahun 2025, sekaligus memperkuat fondasi fiskal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan itu.
