Wawasan Poso – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus menunjukkan komitmennya dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya. Hal itu ditandai dengan dibukanya Rapat Koordinasi (Rakor) Penurunan Stunting Tahun 2025 oleh Bupati Parigi Moutong, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Selasa (15/10).
Rakor ini dihadiri oleh para kepala OPD, camat, kepala puskesmas, organisasi masyarakat, serta perwakilan instansi vertikal yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah.
Komitmen Pemerintah Turunkan Stunting
Dalam sambutannya, Bupati Parigi Moutong menegaskan bahwa penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang wajib diimplementasikan hingga ke tingkat desa. Ia menilai, upaya percepatan harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Masalah stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga menyangkut pendidikan, sanitasi, air bersih, hingga kesadaran masyarakat terhadap pola asuh anak. Karena itu, semua sektor harus bergerak bersama,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini telah bekerja keras menjalankan program intervensi spesifik dan sensitif. Ia menekankan agar koordinasi antarinstansi terus diperkuat, terutama dalam pengumpulan data dan pelaksanaan program berbasis keluarga berisiko stunting.
Evaluasi dan Strategi 2025
Dalam Rakor tersebut, dipaparkan pula hasil evaluasi pelaksanaan program penurunan stunting tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, angka prevalensi stunting di Parigi Moutong menunjukkan tren penurunan, meski masih terdapat beberapa kecamatan dengan angka di atas rata-rata provinsi.
Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa fokus utama di tahun 2025 adalah memperkuat intervensi di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), peningkatan gizi ibu hamil, serta edukasi masyarakat melalui kader posyandu dan petugas lapangan.
“Pendekatan keluarga berisiko stunting menjadi kunci. Kami ingin memastikan setiap ibu dan anak mendapatkan pendampingan gizi serta akses pelayanan kesehatan yang memadai,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Parigi Moutong Buka Lelang Jabatan untuk 16 OPD Pekan Ini
Kolaborasi Lintas Sektor
Bupati menegaskan, percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Pemerintah daerah juga melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, serta Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan berbagai program pendukung.
“Kita perlu pendekatan lintas sektor yang terintegrasi. Mulai dari penyediaan sanitasi layak, pemberian bantuan pangan bergizi, hingga peningkatan edukasi bagi calon pengantin dan keluarga muda,” kata Bupati.
Selain itu, ia meminta seluruh camat dan kepala desa untuk aktif dalam monitoring dan pelaporan kasus stunting di wilayah masing-masing. Pemerintah kabupaten akan menyiapkan sistem pelaporan digital agar data bisa diperbarui secara cepat dan akurat.
Harapan Menuju Generasi Emas
Di akhir sambutannya, Bupati Parigi Moutong menegaskan bahwa upaya menurunkan stunting bukan hanya sekadar angka, tetapi bagian dari investasi besar bagi masa depan bangsa.
“Kita ingin melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, penanganan stunting harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” ujarnya menutup kegiatan.
Rakor Penurunan Stunting 2025 diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antarinstansi untuk memperkuat sinergi program. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menargetkan angka stunting turun signifikan di tahun 2025, sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
