Wawasan Poso – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah. Menurut JPPI, program yang dimaksudkan untuk mendukung kesehatan anak dan menekan angka stunting ini justru dinilai belum tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Kritik JPPI: Potensi Salah Sasaran
Koordinator Nasional JPPI menegaskan bahwa program MBG masih menghadapi banyak persoalan di lapangan. Mulai dari distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga mekanisme pengawasan yang belum transparan.
“Kami menemukan fakta bahwa di beberapa daerah, anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak mendapatkan porsi makanan, sementara di sisi lain ada yang menerima ganda. Ini menunjukkan program belum memiliki sistem distribusi yang solid,” ujar perwakilan JPPI.
Selain itu, JPPI menilai anggaran besar yang dialokasikan untuk MBG seharusnya bisa lebih efektif jika difokuskan pada peningkatan kualitas gizi keluarga dan penguatan layanan kesehatan dasar.
Komisi IX DPR Beri Tanggapan
Menanggapi desakan JPPI, anggota Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa program MBG memang masih dalam tahap evaluasi, namun penghentian bukanlah solusi tepat.
“Kami memahami kritik dari masyarakat sipil, tapi program ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah dalam menurunkan stunting. Yang perlu dilakukan bukan menghentikan, melainkan memperbaiki sistem pelaksanaan agar lebih transparan dan tepat sasaran,” ujar salah satu anggota Komisi IX.
Menurut DPR, MBG merupakan langkah penting untuk membiasakan pola konsumsi sehat sejak dini. Jika program dihentikan, dikhawatirkan target perbaikan gizi anak yang menjadi sasaran RPJMN tidak tercapai.
Baca juga: Respons Pengusaha Kala Purbaya Tolak Tax Amnesty
Perlu Evaluasi dan Pengawasan
Komisi IX menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap anggaran MBG agar tidak terjadi kebocoran maupun penyalahgunaan. DPR juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua dalam mengawasi jalannya distribusi makanan.
“Kalau ada masalah teknis, itu harus diselesaikan dengan perbaikan regulasi dan tata kelola, bukan dengan menghentikan program. Justru program seperti ini sangat penting untuk kesehatan generasi muda,” tambahnya.
Dukungan Publik Jadi Kunci
Meski menuai kritik, sebagian kalangan menilai MBG tetap dibutuhkan di tengah meningkatnya harga pangan dan tantangan ekonomi masyarakat. Kehadiran program ini, menurut mereka, bisa meringankan beban orang tua sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi anak.
Namun demikian, JPPI menekankan bahwa program tidak boleh hanya berorientasi pada pencitraan politik, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan.
Jalan Tengah
DPR berjanji akan melakukan rapat kerja bersama Kementerian terkait untuk membahas perbaikan mekanisme MBG. Sementara itu, JPPI menegaskan akan terus memantau jalannya program dan menyampaikan laporan dari lapangan.
Dengan demikian, polemik program MBG membuka ruang bagi perbaikan tata kelola kebijakan publik. Kritik dari masyarakat sipil dan respons dari DPR diharapkan dapat melahirkan sistem distribusi yang lebih transparan, adil, dan berdampak nyata bagi kesehatan anak Indonesia.
