Wawasan Poso — Desakan pembebasan terhadap Christian Toibo, seorang warga Pakurehua yang sedang menjalani proses hukum di Kejaksaan Negeri Poso, semakin menguat. Sekelompok organisasi yang menamakan diri Koalisi Kawal Pakurehua kembali menyuarakan tuntutan agar Kejari Poso segera mengambil langkah hukum yang dinilai lebih adil dan memihak pada hak-hak masyarakat adat.
Koalisi ini menilai bahwa proses hukum yang menjerat Christian sarat dengan kejanggalan dan tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif. Mereka menyerukan agar Kejari Poso mempertimbangkan ulang kasus tersebut dengan lebih objektif.
Koalisi Gelar Aksi dan Serahkan Pernyataan Sikap
Dalam aksi yang digelar di depan kantor Kejaksaan Negeri Poso, sejumlah perwakilan Koalisi Kawal Pakurehua menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka. Mereka menilai bahwa penahanan Christian Toibo tidak hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Pakurehua yang menganggap Christian sebagai tokoh penting dalam pengelolaan wilayah adat.
“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Poso untuk segera membebaskan Christian Toibo. Proses hukum ini harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya tekstual,” ujar salah satu koordinator aksi.
Selain orasi, koalisi menyerahkan dokumen berisi analisis hukum, kronologi kasus, serta pemaparan dugaan pelanggaran prosedural yang mereka nilai terjadi dalam penetapan status tersangka dan penahanan Christian.
Masyarakat Adat Anggap Christian Tokoh Penggerak
Koalisi Kawal Pakurehua menilai bahwa Christian Toibo selama ini berperan penting dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat adat. Ia dianggap sebagai mediator konflik, penggerak sosial, sekaligus suara masyarakat dalam berbagai persoalan agraria dan lingkungan.
“Menahan Christian sama saja melemahkan perjuangan masyarakat adat Pakurehua. Ada kepentingan masyarakat luas yang ikut terdampak, bukan sekadar satu orang,” ujar seorang tokoh adat dalam aksi tersebut.
Banyak warga dari beberapa desa turut hadir untuk menunjukkan dukungan, menyatakan bahwa Christian adalah figur yang selama ini membantu warga dalam memperjuangkan hak-hak atas tanah dan sumber daya alam.
Baca juga: Tim SAR Gabungan Mencari Nelayan yang Jatuh dari Perahu di Morowali
Koalisi Soroti Dugaan Ketidakwajaran Proses Hukum
Dalam pernyataannya, koalisi mencatat beberapa hal yang mereka anggap sebagai kejanggalan. Di antaranya:
-
Penetapan status tersangka yang dinilai terburu-buru.
-
Minimnya pendalaman terhadap bukti dan saksi kunci.
-
Tidak diberikannya ruang pembelaan yang memadai pada tahap awal.
Koalisi menegaskan bahwa proses hukum harus menjamin hak asasi setiap warga, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan setara dan presumption of innocence.
“Kami tidak menolak penegakan hukum. Yang kami minta hanyalah proses yang adil, transparan, dan tidak menyingkirkan kepentingan masyarakat adat,” tegas salah satu aktivis.
Kejari Poso Diminta Terbuka dan Komunikatif
Koalisi juga mendesak Kejari Poso membuka ruang dialog. Mereka menilai bahwa hingga kini belum ada komunikasi intens antara pihak Kejaksaan dan masyarakat sebagai pihak terdampak secara sosial.
Perwakilan koalisi mengungkapkan harapan agar Kejari dapat memberikan klarifikasi secara resmi, termasuk memaparkan dasar hukum dan perkembangan terkini dari penanganan kasus Christian.
“Transparansi itu penting agar publik tidak bertanya-tanya. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus memberi penjelasan yang jernih,” kata aktivis lainnya.
Reaksi Kejaksaan: Tetap Mengacu pada Prosedur
Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Negeri Poso belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan pembebasan Christian Toibo. Namun sebelumnya, pejabat Kejaksaan pernah menyampaikan bahwa setiap penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kejari Poso menegaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan berdasarkan alat bukti dan prosedur penegakan hukum yang diatur undang-undang.
Koalisi Akan Tempuh Langkah Hukum dan Advokasi Lanjutan
Tidak puas dengan perkembangan saat ini, Koalisi Kawal Pakurehua menyatakan siap mengambil langkah hukum lanjutan, termasuk mengajukan praperadilan dan meminta pendampingan dari organisasi bantuan hukum nasional.
Selain jalur litigasi, koalisi akan terus melakukan kampanye publik, audiensi ke pemerintah daerah, serta menggalang dukungan dari jaringan masyarakat adat di wilayah lain.
“Perjuangan ini belum selesai. Kami akan terus mengawal sampai Christian memperoleh keadilan,” tegas koordinator koalisi.
Harapan Masyarakat: Penyelesaian yang Adil dan Tidak Diskriminatif
Di tengah memanasnya dinamika kasus ini, masyarakat berharap pemerintah dan penegak hukum mampu mengambil langkah yang mengedepankan kepentingan sosial dan keadilan substantif.
Bagi masyarakat Pakurehua, proses hukum yang menjerat Christian bukan hanya soal dugaan pelanggaran perorangan, tetapi juga mencerminkan bagaimana negara memperlakukan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.
