Wawasan Poso – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Swadaya (BLTS) di sejumlah desa di Kabupaten Poso menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Sejumlah warga mengaku kecewa karena diduga banyak penerima bantuan justru berasal dari kalangan yang dinilai mampu secara ekonomi, sementara warga yang benar–benar membutuhkan tidak masuk daftar penerima.
Aduan Warga Mengalir: “Yang Miskin Justru Tidak Dapat”
Keluhan warga mulai mencuat sejak beberapa hari terakhir. Beberapa warga menyebut bahwa proses pendataan penerima BLTS terkesan tidak tepat sasaran dan membuka celah bagi kepentingan tertentu.
“Kami yang tidak punya penghasilan tetap justru tidak terdaftar. Tapi ada orang yang punya usaha dan kendaraan malah dapat bantuan. Ini sangat tidak adil,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Kekecewaan serupa juga disampaikan tokoh masyarakat Poso Pesisir. Menurutnya, aparat desa harus lebih jeli dan transparan dalam menyusun daftar penerima, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Dugaan Nepotisme hingga Minimnya Verifikasi Lapangan
Sejumlah warga menilai masalah ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dan proses verifikasi yang tidak maksimal. Dugaan nepotisme serta keterlibatan pihak tertentu dalam menentukan nama penerima juga ikut disoroti.
“Kalau hanya berdasarkan rekomendasi tanpa survei lapangan, tentu rawan disalahgunakan. Terutama jika ada hubungan keluarga atau kedekatan dengan aparat desa,” ujar salah satu aktivis pemerhati kebijakan publik di Poso.
Ia menambahkan, program seperti BLTS seharusnya benar-benar menyasar masyarakat tidak mampu, terutama mereka yang terdampak kondisi ekonomi pascapandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca juga: Pasca Bentrok Antar Mahasiswa, Untad Lakukan Pemeriksaan Mendalam dan Siapkan Sanksi Tegas
Pemerintah Desa Berkilah: Data Bersumber dari Musyawarah
Menanggapi kritik tersebut, sejumlah aparat desa memberikan klarifikasi bahwa penetapan penerima BLTS telah melalui proses musyawarah desa (musdes).
“Kami menetapkan nama-nama penerima berdasarkan kesepakatan dalam musdes. Namun jika ada keberatan dari warga, kami siap mengevaluasi ulang,” ujar salah satu kepala desa di wilayah Poso Pesisir.
Pihak desa juga mengklaim telah melakukan verifikasi lapangan, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan atau kurangnya data terbaru.
Pemkab Poso Diminta Turun Tangan
Meluasnya keluhan warga membuat sejumlah pihak mendesak Pemerintah Kabupaten Poso untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit data penerima bantuan.
Pengamat kebijakan publik daerah menilai, pemerintah kabupaten harus memastikan bahwa setiap bantuan sosial berjalan sesuai prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat regulasi.
“Kepercayaan publik akan menurun jika bantuan tidak dikelola dengan benar. Pemerintah daerah harus turun tangan agar tidak terulang,” tegasnya.
BLTS Dianggap Krusial untuk Pemulihan Ekonomi Warga
BLTS menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah desa dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Namun polemik terkait pendataan yang tidak akurat dikhawatirkan menghambat tujuan program.
Beberapa aktivis sosial meminta agar pendataan ulang dilakukan secara terbuka, termasuk melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, hingga membuka ruang aduan publik.
