Wawasan Poso – Polemik honorer yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, mendapat sorotan serius dari DPRD Kabupaten Sigi. Lembaga legislatif berjanji segera memanggil pemerintah daerah guna meminta penjelasan terkait keterlambatan tersebut.
Aduan Honorer Mengalir ke DPRD
Sejumlah honorer yang dinyatakan lulus PPPK tahun 2024 mengaku resah karena hingga kini SK belum juga diserahkan. Padahal, mereka sudah menunggu berbulan-bulan dan berharap bisa segera mendapatkan kepastian status kepegawaian.
“Kami ini sudah dinyatakan lulus sejak akhir tahun lalu, tapi sampai sekarang SK belum ada. Kondisi ini membuat kami bingung dan tidak tenang bekerja,” ungkap salah seorang honorer tenaga pendidik yang enggan disebutkan namanya.
DPRD Anggap Masalah Harus Diselesaikan
Ketua DPRD Sigi, [nama ketua DPRD], menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. DPRD segera memanggil pihak pemerintah daerah, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk meminta klarifikasi.
“Kami ingin tahu apa penyebab keterlambatan ini. Jangan sampai para honorer yang sudah berjuang dan lulus seleksi merasa terabaikan,” ujarnya.
baca juga: Evaluasi APBD 2025, Anwar Hafid Minta OPD Tidak Sekadar Habiskan Anggaran tapi Hasilkan Nilai
Dugaan Terkait Administrasi dan Anggaran
Keterlambatan penyerahan SK diduga terkait proses administrasi dan kesiapan anggaran. Namun, DPRD menilai hal tersebut tidak boleh menjadi alasan berlarut-larut karena menyangkut nasib ratusan honorer yang sudah lama menanti.
“Jika masalahnya pada administrasi, seharusnya bisa segera dituntaskan. Kalau terkait anggaran, maka harus ada solusi konkret dari pemda,” tambah anggota DPRD lainnya.
Harapan Honorer
Para honorer berharap DPRD benar-benar memperjuangkan persoalan ini sehingga mereka bisa segera bekerja dengan status resmi sebagai PPPK.
“Kami sudah lama mengabdi, bahkan ada yang belasan tahun. Saatnya kami mendapatkan kepastian. Semoga DPRD bisa membantu mendorong pemda untuk segera menyerahkan SK,” kata salah seorang tenaga kesehatan honorer.
Komitmen DPRD
DPRD menegaskan akan terus mengawal hingga ada kejelasan. Selain pemanggilan, DPRD juga membuka ruang bagi honorer untuk menyampaikan aspirasi secara resmi agar bisa dijadikan dasar pembahasan dalam rapat bersama pemerintah daerah.
“Kami akan kawal sampai tuntas, karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” tegas pimpinan DPRD.
