Wawasan Poso – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Anwar Hafid, menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang lebih berorientasi pada hasil nyata. Ia mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Penyerapan Anggaran Bukan Sekadar Formalitas
Dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2025 bersama sejumlah kepala OPD di Morowali, Anwar Hafid menyoroti pola lama birokrasi yang sering kali berfokus pada “habis anggaran, selesai tugas”. Menurutnya, pola pikir seperti ini tidak lagi relevan dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis.
“APBD bukan sekadar angka di atas kertas. Kita bicara soal uang rakyat yang harus kembali dalam bentuk kesejahteraan. Jangan hanya habiskan anggaran, tapi apa nilai yang bisa dirasakan masyarakat?” tegas Anwar, Jumat (12/9/2025).
Fokus pada Kualitas Program
Anwar meminta OPD untuk lebih selektif dalam merancang dan menjalankan program. Menurutnya, program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan harus menjadi prioritas utama.
“Kualitas program jauh lebih penting daripada banyaknya kegiatan. Satu program yang benar-benar menyentuh masyarakat jauh lebih baik daripada sepuluh kegiatan yang hanya formalitas,” ujarnya.
Baca juga: Jepang Dukung Studi Kelayakan Pengolahan Sampah Palu Jadi Energi Biogas
Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam kesempatan itu, Anwar juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Ia mendorong setiap OPD untuk membuka data secara jelas agar bisa diawasi oleh DPRD, inspektorat, maupun masyarakat.
“Kalau pengelolaan anggaran transparan, kepercayaan publik akan meningkat. Dan itu modal penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program dengan dukungan penuh masyarakat,” jelasnya.
Dorongan Inovasi OPD
Anwar menilai setiap OPD harus berani berinovasi dalam mengelola anggaran. Inovasi ini bisa berupa penggunaan teknologi digital dalam pelayanan, sinergi antarinstansi, maupun kemitraan dengan swasta untuk mempercepat pembangunan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. OPD harus kreatif dan inovatif agar anggaran benar-benar menghasilkan nilai tambah. Misalnya di bidang pertanian, jangan hanya habiskan dana pelatihan, tapi pastikan petani kita bisa lebih sejahtera,” katanya memberi contoh.
Harapan untuk Tahun Anggaran 2025
Menutup arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD 2025 tidak hanya diukur dari realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga dari indikator kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
“Kalau angka penyerapan tinggi tapi rakyat tetap susah, maka ada yang salah. Tahun ini mari kita buktikan bahwa APBD benar-benar menjadi instrumen perubahan, bukan sekadar laporan administrasi,” pungkasnya.
